//
you're reading...
Ilmu komunikasi

Pengertian Zakat dan Pajak

Pajak

  1. A.    Pengertian Pajak                                                        

Pajak adalah  iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang  (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Jadi, Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi  pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang.

Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak menurut para ahli diantaranya adalah :

1. Prof. Dr. P. J. A. Adriani

pajak adalah iuran masrayakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayararnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH.

pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan  undang-undang  (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

  1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.
  2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraantor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
  3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
  4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag-undangan.
  5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

B. Jenis Pajak

Di tinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu:

Pajak Pusat

Sering disebut juga Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri dari:

Pajak Daerah

Sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

  • Pajak Provinsi terdiri dari:
  1. Pajak Kendaraan Bermotor;
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  4. Pajak Air Permukaan; dan
  5. Pajak Rokok.
  • Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
  1. Pajak Hotel;
  2. Pajak Restoran;
  3. Pajak Hiburan;
  4. Pajak Reklame;
  5. Pajak Penerangan Jalan;
  6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  7. Pajak Parkir;
  8. Pajak Air Tanah;
  9. Pajak Sarang Burung Walet;
  10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

C. Undang-undang yang mengatur pajak

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

stdd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

stdd Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

stdd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

  1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan

stdd Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

stdd Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

D. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasidapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Zakat

 Zakat (Bahasa Arab: زكاة; transliterasi: Zakah) adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Zakat merupakan rukun ketiga dari Rukun Islam.

Secara harfiah zakat berarti “tumbuh”, “berkembang”, “menyucikan”, atau “membersihkan”. Sedangkan secara terminologi syari’ah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan.

  • Jenis zakat

Zakat terbagi atas dua jenis yakni:

  • Zakat fitrah
    Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.
  • Zakat maal (harta)
    Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

Yang berhak menerima

Ada delapan pihak yang berhak menerima zakat, yakni:

  1. Fakir – Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
  2. Miskin – Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
  3. Amil – Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
  4. Mu’allaf – Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya
  5. Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya
  6. Gharimin – Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya
  7. Fisabilillah – Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dsb)
  8. Ibnus Sabil – Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.
  • Hikmah zakat

Hikmah dari zakat antara lain:

  1. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin.
  2. Pilar amal jama’i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da’i yang berjuang dan berda’wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
  3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
  4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
  5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan
  6. Untuk pengembangan potensi ummat
  7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam
  8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.
  • Prespektif Pajak dan Zakat

Zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan terkena kepada setiap muslim ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi nisabnya. Disamping terkena kewajiban zakat, warga muslim yang juga warga negara juga terkena kewajiban membayar pajak. Dalam ruang lingkup Indonesia, pajak merupakan instrumen fiskal yang utama. Kebijakan fiskal merupakan salah satu piranti kebijakan ekonomi makro.

Penelaahan Faktor sejarah pengaturan zakat pada masa awal Islam dan pendapat para ahli dianggap penting untuk mendukung penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Studi kepustakaan atau lebih dikenal dengan Library research. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Fiskal Islam bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan pada distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.

Zakat bukan merupakan pajak karena kedua Instrumen tersebut memiliki perbedaan yang mendasar dari segala aspek meskipun memiliki persamaan. Pengaturan zakat harus diatur dalam perundang-undangan yang jelas dan tegas dan sinergis pada APBN.

Pajak dan Zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pemenuhan kewajiban baik dalam kehidupan bernegara maupun beragama. Apapun entitasnya baik individu maupun korporat. Terutama individu karena untuk korporat atau perusahaan belum ada kesepakatan kesatuan pemikiran (unity of tought) dari para ulama Indonesia. Walau demikian, sudah banyak perusahaan yang membayar zakat atas dasar kesadaran berkontribusi.

Pada praktik pelaksanaanya tidak sedikit masyarakat yang masih bingung mengenai dua hal ini, ada yang beranggapan bahwa keduanya saling menegasikan dan ada juga yang berpendapat bahwa keduanya saling berdiri sendiri, serta kombinasi pelakuan lainnya.

Pada prinsipnya, baik pajak maupun zakat memiliki persamaan yaitu tujuan yang sama untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan keduanya telah diatur agar dapat dikelola menurut cara yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan tadi, yaitu dengan menyetorkan pembayarannya ke lembaga resmi yang sudah disahkan pemerintah. Selain itu tidak semua orang dikenakan kewajiban dua pungutan ini, semuanya dikembalikan kepada batas minimum untuk dapat dikenakan kewajiban menjadi wajib bayar pajak dan zakat. Di Pajak batas ini dikenal dengan istilah (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan Nishab jika pada Zakat.

Secara mendasar Pajak sendiri berumur lebih muda daripada Zakat, Zakat sudah dikenal jauh sebelum sistem perpajakan masuk ke Indonesia, pada masa kerajaan Islam berkuasa di Nusantara, sudah berdiri Baitul Maal yang menjadi pusat pengelolaan keuangan kerajaan, namun sistem ini secara perlahan mulai digantikan seiring dengan kedatangan kaum imperialis Eropa yang mengadopsi sistem perpajakan dinegara mereka.

Sebuah sistem yang merupakan konsekuensi logis dari Du Contract Sosial atau Perjanjian Sosial hasil pemikiran JJ. Rousseau. Artinya kondisi ini membuktikan bahwa walaupun sifatnya lokal, Zakat dapat diandalkan sebagai penopang keuangan negara. Dan dengan demikian tidak heran jika eksistensi Zakat tidak bisa dihilangkan ketika membahas perekonomian negara.

Perbedaan yang paling pokok antara Pajak dan Zakat adalah sumber perintah pelaksanaanya, Zakat bersumber dari Al qur’an sementara Pajak bersumber dari Undang-Undang dan regulasi lain yang merupakan buatan para penyelenggara negara. Sehingga hal ini berdampak pada niat saat membayar. Tanpa bermaksud mengukur kadar keikhlasan, mungkin para Muzakki (pembayar Zakat) lebih ikhlas melakukannya daripada pada Wajib Pajak walaupun kedua pungutan ini sama-sama tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayarnya.

Di Indonesia, praktik perpajakan yang berlaku telah menempatkan Zakat sebagai unsur yang tidak dipisahkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak. Zakat, bersama dengan sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib, menjadi pengurang penghasilan neto wajib pajak (bisa dilihat di formulir induk SPT Tahunan PPh OP), perlakuan ini berdampak berkurangnya nilai beban Pajak yang masih harus dibayar.

Tapi penerapan mekanisme ini berdampak kurang signifikan kecuali jika Zakat diperhitungkan langsung sebagai pengurang beban/hutang Pajak. Ini menunjukkan bahwa posisi Zakat dan Pajak adalah saling menggantikan namun tidak sepenuhnya.

Menurut Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999, dikenal dua jenis Zakat yaitu Zakat maal dan Zakat fitrah. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah atas kedua jenis Zakat yang sudah dibayarkan ini boleh dibebankan dalam perhitungan Pajak? Didalam pasal 11 ayat 2 huruf b UU tersebut disebutkan bahwa termasuk dalam harta yang dikenai zakat contohnya adalah perdagangan dan perusahaan. Sebuah ruang lingkup yang sejalan dengan penjelasannya mengenai definisi Zakat maal. Namun kondisi ini belum memungkinkan zakat fitrah untuk dapat dijadikan sebagai unsur pengurang.

Adapun syarat Zakat agar dapat dibiayakan (diperhitungkan sebagai pengurang) menurut Pasal 9 UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ)atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Di Indonesia ada BAZ Nasional. Itu kenapa zakat fitrah tidak dapat memenuhi kriteria ini, lain hal dengan Zakat maal yang oleh perusahaan atau orang pribadi sering diserahkan ke BAZ atau LAZ. Sementara zakat fitrah diserahkan hanya atas nama individu dan kepada lembaga amil zakat yang sifatnya lokal atau langsung ke Mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

Kompleksitas penyelenggaraan kegiatan negara kian membutuhkan dana yang tinggi maka kembali lagi bahwa keberadaan Pajak sebagai penopang utama tidak bisa dihilangkan. Namun demikian ini bukan berarti Zakat tidak memberi peran, hingga Agustus 2011 BAZ Nasional sudah menerima 1,3 T Rupiah (sumber nya disini) suatu pencapaian yang bisa digunakan untuk membantu kelancaran kegiatan ekonomi bangsa sebagai penunjang dari aspek kehidupan sosial.

Dengan demikian dari tinjauan singkat ini dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia sudah mengakomodasi kerancuan sistem Pajak dan Zakat dengan menempatkan Zakat sebagai unsur pengurang penghasilan netto yang akan diproses lebih lanjut untuk menjadi dasar pengenaan pajak.

Sistem ini dianggap belum sepenuhnya membuat Pajak dan Zakat saling menggantikan karena dampak pengurangan ini tidak signifikan dan lagi hanya Zakat yang diserahkan ke LAZ atau BAZ yang didirikan atau disahkan oleh pemerintah yang boleh dibiayakan. Hanya jika pemenuhan kewajiban Zakat sudah optimal dan perananya bagi ekonomi negara makin besar maka ada kemungkinan posisinya makin sejajar dengan Pajak sehingga dapat betul betul saling menggantikan.

  • Persamaan antara Zakat dan Pajak:

1)      Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi.

2)      Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara.

3)      Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu didunia.

4)      Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.

  • Perbedaan antara Zakat dan Pajak

Perbedaan

Zakat

Pajak

Keterangan

Arti Nama

bersih, bertambah dan berkembang Utang, pajak, upeti Seseorang yang membayar zakat hartanya menjadi bersih dan berkah tidak demikian dengan pajak

Dasar Hukum

Al Qur`an dan As Sunnah Undang-undang suatu negara Pembayaran zakat bernilai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah sedangkan dalam membayar pajak hanya melaksanakan kewajiban warga negara

Nishab dan Tarif

Ditentukan Allah dan bersifat mutlak Ditentukan oleh negara dan yang bersifat relatif Nishab zakat memiliki ukuran tetap sedangkan pajak berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran negara

Sifat

Kewajiban bersifat tetap dan terus menerus Kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan

Subyek

Muslim Semua warga negara

Obyek Alokasi Penerima

Tetap 8 Golongan Untuk dana pembangunan dan anggaran rutin

Harta yang Dikenakan

Harta produktif Semua Harta

Syarat Ijab Kabul

Disyaratkan Tidak Disyaratkan

Imbalan

Pahala dari Allah dan janji keberkahan harta Tersedianya barang dan jasa publik

Sanksi

Dari Allah dan pemerintah Islam Dari Negara

Motivasi Pembayaran

Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ketaatan dan ketakutan pada negara dan sanksinya ada pembayaran pajak dimungkinkan adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak dan hal ini tidak terjadi pada zakat

Perhitungan

Dipercayakan kepada Muzaki dan dapat juga dengan bantuan Selalu menggunakan jasa akuntan pajak

  • Pajak, Zakat dan kepercayaan masyarakat

 Zakat dan pajak merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya, namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan sosial. Membahas ta-utan antara zakat dan pajak di Indonesia adalah sebuah hal penting, setidaknya disebabkan oleh tiga hal.

Pertama, zakat dan pajak merupakan hal yang signifikan di dalam upaya penyejahteraan rakyat, karena kenyataan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kenyataan lain bahwa pajak adalah primadona penerimaan negara. Kedua, zakat dan pajak memiliki kesamaan, di antaranya; keduanya memiliki unsur paksaan, keduanya harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara); keduanya tidak menyediakan imbalan tertentu, keduanya memiliki tujuan kemasyarakatan, ekonomi, politik di samping tujuan keuangan.

Ketiga, zakat dan pajak memiliki perbedaan dalam beberapa hal, yakni dalam hal nama dan etiketnya, dalam hal hakikat dan tujuannya, dalam hal nisab dan ketentuannya, dalam hal kelestarian dan kelangsungannya, dalam hal pengeluarannya, dalam hal hubungan dengan penguasa dan dalam hal maksud dan tujuannya.

Kesadaran masyarakat Di tengah menguatnya peranan pajak dalam penerimaan negara, secara bersamaan muncul sebuah kesadaran umat akan peranan zakat. Dua hal ini menuntut pengelolaan yang tepat. Manajemen yang buruk terhadap kenyataan ini tentu akan menimbulkan efek yang kontra produktif dalam pembangunan nasional. Setidaknya sejak tahun 1990-an pembahasan keduanya memunculkan beberapa isu penting yang berkisar pada dua persoalan. Persoalan pertama, pada aspek eksistensi.

Pada aspek ini diskusi berkembang dari persoalan eksistensi sampai posisi pajak dan zakat. Sebagian mendudukkan keduanya dalam hubungan substitusi. Dengan pendapat ini pajak dan zakat dapat saling menggantikan dan saling menghapus kewajiban. Umat Islam yang sudah membayar pajak tidak perlu membayar zakat dan sebaliknya.

Problem dari pendapat ini adalah tidak tersedianya alat legislasi yang mendukung pendapat ini. Undang-undang yang berhubungan dengan pajak penghasilan sebelum UU Nomor 36 Tahun 2008 tidak memiliki pasal-pasal yang akomodatif terhadap pendapat ini. Oleh karena itu, anggapan bahwa jika telah dilakukan pembayaran atas zakat, maka tidak perlu membayar pajak, menjadi sulit dicari argumentasi hukumnya.

Sementara pendapat yang lain menolak pendapat pertama dan menyatakan bahwa pajak dan zakat bersifat eksklusif satu dengan lainnya. Pembayaran pajak bukan merupakan pembayaran zakat. Dan pembayaran zakat.bukan merupakan pembayaran pajak. Problem yang muncul dari pendapat yang kedua ini adalah munculnya dualisme pemungutan atas objek yang sama. Dualisme pemungutan ini pada gilirannya tentu akan menyulitkan pemilik harta atau pemilik penghasilan. Kontraksi dana dengan dualisme sistem ini potensial menimbulkan efek yang kontraproduktif dalam konteks menyejahterakan rakyat.

 Daftar Pustaka

v  Chairul, Tubagus. 1992. Perpajakan . Jakarta. Gramedia Pustaka Utama

v  Ustd Hasan, Segaf. 2001. Bagaimanakah Anda Menunaikan Zakat Dengan Benar?. Pasuruan, Bangil. PP Darullughah Wadda’wah

http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak

http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat

http://www.zisindosat.com/tinjauan-singkat-pajak-dan-zakat/

 

 

 

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: